Pengertian Masyarakat Madani
1. Pengertian Masyarakat Madani
Masyarakat madani (civil society) atau masyarakat sipil / masyarakat demokratis / masyarakat beradab. Kaprikornus masyarakat madani ialah masyarakat yang beradab.
Menurut As Hikam civil society terwujud dalam banyak sekali organisasi yang dibentuk oleh masyarakat diluar efek negara. M. Dawan Raharjo menyatakan bahwa masyarakat madani merupakan suatu ruang (reality) partisipasi masyarakat dalam perkumpulan sukarela, media massa, perkumpulan profesi, serikat buruh tani, gereja / perkumpulan keagamaan.
Frans Magnis Suseno menyampaikan bahwa masyarakat madani ialah wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain :
- Kesukarelaan.
- Keswasembadaan.
- Kemandirian tinggi berhadapan dengan negara.
- Keterkaitan dengan norma-norma atau nilai-nilai aturan yang diikuti oleh warganya.
Menurut Frans Magnis Suseno, keberadaan masyarakat madani secara faktual, bukan dengan pendekatan normatif, terorganisasi, sukarela, terikat dengan nilai-nilai aturan yang diikuti oleh warganya.
Nurcholis Madjid menyatakan : civil society ialah masyarakat kota sebagai model masyarakat beradab, masyarakat sopan dan teratur dalam bentuk negara yang baik.
Indikator masyarakat madani berdasarkan Nurcholis Madjid ialah :
- Adanya kedaulatan rakyat sebagai prinsip kemanusiaan dan musyawarah.
- Berpartisipasi dan mengambil bab dalam proses-proses menentukan kehidupan bersama terutama dibidang politik.
- Memiliki sikap-sikap terbuka, lapang dada, penuh pengertian dan kesediaan untuk senantiasa memberi maaf secara masuk akal pada tempatnya.
Menurut Nurcholis Madjid proses menjadi masyarakat madani tengah dialami oleh bangsa Indonesia. Hal ini sanggup dilihat adanya kecenderungan menuju ke arah sistem politik yang lebih terbuka.
2. Fungsi Masyarakat Madani
Berfungsi sebagai lawan dari negara dengan cara menentang pemerintahan yang diktatorial serta melindungi hak-hak kebebasan warga negara. Kaprikornus hak-hak kebersamaan insan gotong royong bergantung pada interaksi terus menerus antara negara dan organisasi civil society (masyarakat madani).
3. Proses Masyarakat Madani
Pada hakikatnya demokrasi sanggup mendorong negara dalam mencapai civil society (masyarakat madani). Untuk mencapai hal tersebut, salah satu upaya yang dilakukan kini ialah dengan digulirkannya otonomi daerah. Otonomi kawasan merupakan kewenangan kawasan untuk mengurus wilayahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan nyata kawasan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerahnya.
Kendala yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat madani.
Upaya mengatasi hambatan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat madani :
- Melaksanakan pembangunan hingga ke seluruh pelosok.
- Memberikan semacam penyuluhan kepada masyarakat ke seluruh pelosok.
- Membuka lapangan kerja.
Beberapa Indikator Masyarakat Madani
- Kepentingan warga lebih diutamakan daripada kepentingan negara.
- Rakyat atau warga sanggup dengan bebas menentukan wakilnya.
- Dalam penyelenggaraan pemerintah yang dibutuhkan ialah kepentingan rakyat, kesejahteraan dan keadilan.