Ham Untuk Anda Silahkan Di Pelajari
HAM
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Hak merupakan unsur normatif yang menempel pada diri setiap insan yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh.Masalah HAM ialah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini.HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan hingga kita melaksanakan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam perjuangan perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri. Dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk membuat makalah perihal HAM.Maka dengan ini penulis mengambil judul “Hak Asasi Manusia”.
1.2 Rumusan Masalah
Dalam makalah ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Pengertian HAM
2. Sejarah perkembangan HAM
3. HAM dalam aturan positif Indonesia dan aturan internasional
4. Hambatan Perlidungan HAM dan Upaya Peningkatan Perlindungan HAM
5. Pelanggaran HAM dan Lembaga Peradilan HAM serta Pengadilan HAM di Indonesia
6. Upaya Pencegahan Pelanggaran HAM di Indonesia
1.3 Batasan Masalah
Agar masalah pembahasan tidak terlalu luas dan lebih terfokus pada masalah dan tujuan dalam hal ini pembuatan makalah ini, maka dengan ini penyusun membatasi masalah hanya pada ruang lingkup HAM.
1.4 Metode Pembahasan
Dalam hal ini penulis menggunakan:
· Metode deskritif, sebagaimana ditunjukan oleh namanya, pembahasan ini bertujuan untuk memperlihatkan citra perihal suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu atau citra perihal suatu tanda-tanda atau kekerabatan antara dua tanda-tanda atau lebih (Atherton dan Klemmack: 1982).
· Penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan melalui kepustakaan, mengumpulkan data-data dan keterangan melalui buku-buku dan materi lainnya yang ada hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian
· HAM ialah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya (Kaelan: 2002).
· Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam Teaching Human Rights, United Nations sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa HAM ialah hak-hak yang menempel pada setiap manusia, yang tanpanya insan tidak mungkin sanggup hidup sebagai manusia.
· John Locke menyatakan bahwa HAM ialah hak-hak yang diberikan pribadi oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. (Mansyur Effendi, 1994).
· Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 perihal HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia ialah seperangkat hak yang menempel pada hakekat dan keberadaan insan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta proteksi harkat dan martabat manusia”
Ciri Pokok Hakikat HAM
Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, sanggup ditarik kesimpulan perihal beberapa ciri pokok hakikat HAM yaitu:
· HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM ialah pecahan dari insan secara otomatis.
· HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa.
· HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah Negara membuat aturan yang tidak melindungi atau melanggar HAM (Mansyur Fakih, 2003).
HAM Dalam Tinjauan Islam
Adanya pedoman perihal HAM dalam Islam membuktikan bahwa Islam sebagai agama telah menempatkan insan sebagai makhluk terhormat dan mulia.Oleh lantaran itu, proteksi dan penghormatan terhadap insan merupakan tuntutan pedoman itu sendiri yang wajib dilaksanakan oleh umatnya terhadap sesama insan tanpa terkecuali.Hak-hak yang diberikan Allah itu bersifat permanent, kekal dan abadi, tidak boleh dirubah atau dimodifikasi (Abu A’la Almaududi, 1998).Dalam Islam terdapat dua konsep perihal hak, yakni hak insan (hak al insan) dan hak Allah. Setiap hak itu saling melandasi satu samalain.Hak Allah melandasi insan dan juga sebaliknya.Dalam aplikasinya, tidak ada satupun hak yang terlepas dari kedua hak tersebut, contohnya sholat.
Sementara dalam hal al insan menyerupai hak kepemilikan, setiap insan berhak untuk mengelola harta yang dimilikinya.
Konsep islam mengenai kehidupan insan didasarkan pada pendekatan teosentris (theocentries) atau yang menempatkan Allah melalui ketentuan syariatnya sebagai tolak ukur perihal baik jelek tatanan kehidupan insan baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakjat atau warga bangsa. Dengan demikian konsep Islam perihal HAM berpijak pada pedoman tauhid.Konsep tauhid mengandung ilham persamaan dan persaudaraan manusia.Konsep tauhid juga meliputi ilham persamaan dan persatuan semua makhluk yang oleh Harun Nasution dan Bahtiar Effendi disebut dengan ilham perikemakhlukan. Islam tiba secara inheren membawa pedoman perihal HAM, pedoman islam perihal HAM sanggup dijumpai dalam sumber utama pedoman islam yaitu al-Qur’an dan al-Hadits yang merupakan sumber pedoman normative, juga terdapat praktek kehidupan umat islam.
Dilihat dari tingkatannya, ada 3 bentuk HAM dalam Islam, pertama, Hak Darury (hak dasar).Sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat insan sengsara, tetapi juga eksistensinya bahkan hilang harkat kemanusiaannya.Sebagai misal, bila hak hidup dilanggar maka berarti orang itu mati. Kedua, hak sekunder (hajy) yakni hak-hak yang bila tidak dipenuhi akan berakibat hilangnya hak-hak elementer misalnya, hak seseorang untuk memperoleh sandang pangan yang layak maka akan menjadikan hilangnya hak hidup. Ketiga hak tersier (tahsiny) yakni hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder (Masdar F. Mas’udi, 2002)
Mengenai HAM yang berkaitan dengan hak-hak warga Negara, Al Maududi menjelaskan bahwa dalam Islam hak asasi pertama dan utama warga negara adalah:
· Melindungi nyawa, harta dan martabat mereka bersama-sama dengan jaminan bahwa hak ini tidak kami dicampuri, kecuali dengan alasan-alasan yang sah dan ilegal.
· Perlindungan atas kebebasan pribadi. Kebebasan pribadi tidak bisa dilanggar kecuali setelah melalui proses pembuktian yang meyakinkan secara aturan dan memperlihatkan kesempatan kepada tertuduh untuk mengajukan pembelaan
· Kemerdekaan mengemukakan pendapat serta menganut keyakinan masing-masing
· Jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi semua warga negara tanpa membedakan kasta atau keyakinan. Salah satu kewajiban zakat kepada umat Islam, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan pokok warga negara.
HAM Dalam Perundang-Undangan Nasional
Dalam perundang-undangan RI paling tidak terdapat bentuk aturan tertulis yang memuat aturan perihal HAM.Pertama, dalam konstitusi (UUD Negara).Kedua, dalam ketetapan MPR (TAP MPR).Ketiga, dalam Undang-undang.Keempat, dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan menyerupai peraturan pemerintah, keputusan presiden dan peraturan pelaksanaan lainnya.
Kelebihan pengaturan HAM dalam konstitusi memperlihatkan jaminan yang sangat berpengaruh lantaran perubahan dan atau peniadaan satu pasal dalam konstitusi menyerupai dalam ketatanegaraan di Indonesia mengalami proses yang sangat berat dan panjang, antara lain melalui amandemen dan referendum, sedangkan kelemahannya lantaran yang diatur dalam konstitusi hanya memuat aturan yang masih global menyerupai ketentuan perihal HAM dalam konstitusi RI yang masih bersifat global. Sementara itu bila pengaturan HAM dalam bentuk Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya kelemahannya, pada kemungkinan seringnya mengalami perubahan.
2.2 Sejarah Perkembangan HAM
· Magna Charta
Pada umumnya para pakar di Eropa beropini bahwa lahirnya HAM di daerah Eropa dimulai dengan lahirnya magna Charta yang antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya mempunyai kekuasaan absolute (raja yang membuat hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan aturan yang dibuatnya), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai sanggup diminta pertanggung jawabannya dimuka hukum(Mansyur Effendi,1994).
· The American declaration
Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquuieu. Mulailah dipertegas bahwa insan ialah merdeka semenjak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila setelah lahir ia harus dibelenggu.
· The French declaration
Selanjutnya, pada tahun 1789 lahirlah The French Declaration (Deklarasi Perancis), dimana ketentuan perihal hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat dalam The Rule of Law yang antara lain berbunyi tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip presumption of innocent, artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah, hingga ada keputusan pengadilan yang berkekuatan aturan tetap yang menyatakan ia bersalah.
· The four freedom
Ada empat hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan pedoman agama yang diperlukannya, hak kebebasan dari kemiskinan dalam Pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang tenang dan sejahtera bagi penduduknya, hak kebebasan dari ketakutan, yang meliputi usaha, pengurangan persenjataan, sehingga tidak satupun bangsa berada dalam posisi berkeinginan untuk melaksanakan serangan terhadap Negara lain ( Mansyur Effendi,1994).
Dilihat dari perspektif substansi yang diperjuangkan, maka perkembangan HAM di dunia dikategorikan menjadi dalam 4 generasi, yaitu :
· Generasi pertama beropini bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang aturan dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang aturan dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II, totaliterisme dan adanya impian Negara-negara yang gres merdeka untuk membuat sesuatu tertib aturan yang baru.
· Generasi kedua pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Kaprikornus pemikiran HAM generasi kedua membuktikan ekspansi pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia. Pada masa generasi kedua, hak yuridis kurang menerima aksentuasi sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial-budaya, hak ekonomi dan hak politik.
· Generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik dan aturan dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Dalam pelaksanaannya hasil pemikiran HAM generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan dimana terjadi aksentuasi terhadap hak ekonomi dalam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, sedangkan hak lainnya terabaikan sehingga menimbulkan banyak korban, lantaran banyak hak-hak rakyat lainnya yang dilanggar.
· Generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominant dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negative menyerupai diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu kegiatan pembangunan yang dijalankan tidak berdasarkan kebutuhan rakyat secara keseluruhan melainkan memenuhi kebutuhan sekelompok elit. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh Negara-negara di daerah Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi insan yang disebut Declaration of the basic Duties of Asia People and Government.
Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia:
· Pemikiran HAM periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol pada Indische Partij ialah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakukan yang sama hak kemerdekaan.
· Sejak kemerdekaan tahun 1945 hingga kini di Indonesia telah berlaku 3 Undang-Undang Dasar dalam 4 periode, yaitu:
1. Periode 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949, berlaku Undang-Undang Dasar 1945
2. Periode 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950, berlaku konstitusi Republik Indonesia Serikat
3. Periode 17 Agustus hingga 5 Juli 1959, berlaku Undang-Undang Dasar 1950
4. Periode 5 Juli 1959 hingga sekarang, berlaku Kembali Undang-Undang Dasar 1945
2.3HAM dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Internasional
A. HAM dalam Hukum Positif Indonesia
a. Undang-Undang Dasar 1945
Di dalam Pembukaan dan beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 (setelah amandemen keempat) permasalahan yang berafiliasi dengan HAM sanggup dijabarkan sebagai berikut :
1. Pembukaaan Undang-Undang Dasar 1945, hak untuk menentukan nasib sendiri.
2. Pasal 28 setelah amandemen:
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan verbal dan goresan pena dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 28A
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Pasal 28B
1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas proteksi dari kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 28C
1) Setiap orang berhak menyebarkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak menerima pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
Pasal 28D
1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian aturan yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta menerima imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam kekerabatan kerja.
3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya.
Pasal 28E
1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat berdasarkan agamanya, menentukan pendidikan dan pengajaran, menentukan pekerjaan, menentukan kewarganegaraan, menentukan tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Pasal 28F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh gosip untuk menyebarkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan memberikan gosip dengan memakai segala jenis jalan masuk yang tersedia.
Pasal 28G
1) Setiap orang berhak atas proteksi diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa kondusif dan proteksi dari bahaya ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat insan dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
Pasal 28H
1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
2) Setiap orang menerima fasilitas dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai insan yang bermartabat.
4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
Pasal 28 I
1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar aturan yang berlaku surut ialah hak asasi insan yang tidak sanggup dikurangi dalam keadaan apa pun.
2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan proteksi terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi insan ialah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
5) Untuk menegakan dan melindungi hak assi insan sesuai dengan prinsip negara aturan yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi insan dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.
Pasal 28J
1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi insan orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin legalisasi serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
b. Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998
HAM merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan insan dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atu diganggu oleh siapapun.
c. Piagam HAM Indonesia Tahun 1998
Piagam HAM terdiri atas 10 Bab yang mengatur hal-hal sebagai berikut.
1. Hak untuk hidup (Pasal 1)
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 2)
3. Hak menyebarkan diri (Pasal 3-6)
4. Hak keadilan (Pasal 7-12)
5. Hak kemerdekaan (Pasal 13-19)
6. Hak atas kebebasan gosip (Pasal 20-21)
7. Hak keamanan (Pasal 22-26)
8. Hak kesejahteraan (Pasal 27-33)
9. Kewajiban (Pasal 34-36)
10. Perlindungan dan pemajuan (Pasal 37-44)
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999
Undang undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tanggal 23 september 1999 terdiri dari XI pecahan dan 106 pasal yang esensinya sebagai berikut :
1. Manusia sebagai Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa
a. Hak untuk hidup
b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
c. Hak menyebarkan diri
2. Manusia sebagai makhluk sosial
a. Hak atas kebebasan pribadi
b. Hak atas kesejahteraan
3. Manusia sebagai warga negara
a. Hak memperoleh keadilan
b. Hak atas rasa aman
c. Hak turut serta dalam pemerintahan
e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999
Peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 1999 perihal pengadilan hak asasi manusia, yang mulai diundangkan pada tanggal 8 Oktober 1999.
B. HAM dalam Hukum Internasional
Landasan aturan internasional perihal HAM terumus dalam deklarasi universal perihal hak-hak perihal hak asasi insan (universal declaration of human right).
Deklarasi tersebut lahir pada 10 Desember 1948, yaitu pada waktu majelis umum perserikatan bangsa-bangsa mendapatkan dan memproklamirkan deklarasi universal perihal hak-hak asasi manusia.
2.4 Hambatan Perlidungan HAM dan Upaya Peningkatan Perlindungan HAM
Hambatan Perlidungan HAM dalam Praktik Menegakkan Hukum
a. Budaya Paternalistik
b. Kesadaran aturan yang rendah
c. Budaya lotalitas
d. Kesenjangan antara teori dan praktik hukum
Upaya Peningkatan Perlindungan HAM
a. Kebijakan
1. Menata sistem aturan nasional yang menyeluruh dan terpadu
2. Mengembangkan perwujudan budaya aturan yang tertumpu pada proteksi kepada HAM
3. Meningkatkan integritas moral dan kemampuan profesional aparatut penegak hukum.
b. Strategi
1. Secara sedikit demi sedikit memperbaharui atau membuat produk aturan nasional
2. Meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban penyelenggara negara
3. Meningkatkan budaya pengawasan dari masyarakat terhadap kinerja aparatut pemerintah yang berafiliasi dengan HAM.
c. Upaya-upaya
1. Sosialisasi aturan dan HAM
2. Menyebarluaskan brosur dan gosip tetang HAM.
3. Meningkatkan jaringan pengawasan terhadap pelanggaran HAM
4. Membuka tempat-tempat pengaduan pelanggaran HAM diberbagai lapisan pemerintahan.
5. Melaksanakan peradilan HAM secara transparan dan konsisten.
2.5 Pelanggaran HAM dan Lembaga Peradilan HAM sertaPengadilan HAM di Indonesia
A. Pelanggaran HAM
Pelanggaran HAM ialah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk pegawanegeri negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara aturan mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian aturan yang berlaku (UU No. 26/2000 perihal pengadilan HAM). Sedangkan bentuk pelanggaran HAM ringan selain dari kedua bentuk pelanggaran HAM berat itu.
Kejahatan genosidaadalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis dan kelompok agama. Kejahatan genosida dilakukan dengan cara membunuh anggota kelompok, menjadikan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, membuat kondisi kehidupan kelompok yang akan menjadikan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, dan memindahkan secara paksa bawah umur dari kelompok tertentu ke kelompok lain (UU No. 26/2000 perihal pengadilan HAM).
Sementara itu kejahatan kemanusiaan ialah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai pecahan dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut tujukan secara pribadi terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok aturan internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dihentikan berdasarkan aturan internasional, penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan apartheid.
Pelanggaran terhadap HAM sanggup dilakukan oleh baik aparatur negara maupun bukan aparatur negara (UU No. 26/2000 perihal pengadilan HAM).Karena itu penindakan terhadap pelanggaran HAM tidak boleh hanya ditujukan terhadap aparatur negara, tetapi juga pelanggaran yang dilakukan bukan oleh aparatur negara.Penindakan terhadap pelanggaran HAM mulai dari penyelidikan, penuntutan, dan persidangan terhadap pelanggaran yang terjadi harus bersifat non-diskriminatif dan berkeadilan.Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum.
Penaggung jawab dalam penegakan (respection), pemajuan (promotion), proteksi (protection) dan pemenuhan (fulfill) HAM.
Tanggung jawab pemajuan, penghormatan dan proteksi HAM tidak saja dibebankan kepada negara, melainkan juga kepada individu warga negara.Artinya negara dan individu sama-sama mempunyai tanggung jawab terhadap pemajuan, penghormatan dan proteksi HAM.Karena itu, pelanggaran HAM bersama-sama tidak saja dilakukan oleh negara kepada rakyatnya, melainkan juga oleh rakyat kepada rakyat yang disebut dengan pelanggaran HAM secara horizontal.
Contoh-Contoh Kasus Pelanggaran HAM
Jika melihat hakikat HAM yang sebenarnya, tentu akan sangatlah indah dibayangkan apabila HAM yang terjadi di Indonesia benar-benar menyerupai itu. Akan tetapi realitas yang ada tidak menyerupai itu, bahkan bertolak belakang.HAM yang katanya sangat dilindungi dan dihormati di injak-injak begitu saja oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Pelanggaran HAM sering terjadi pada semua aspek kehidupan, sebut saja salah satu referensi kekerasan terhadap perempuan.Hal ini bukanlah satu hal yang abnormal dikalangan rakyat Indonesia.
Menurut Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dr. Meutia Hatta Swasono, menyampaikan bahwa kekerasa terhadap wanita masih terus berlangsung dalam bentuk yang bervariasi bahkan menimbulkan dampak yang cukup kompleks. “Yang mencicipi kekerasan itu bukan hanya isteri atau wanita yang terluka, tetapi juga bawah umur yang hidup dan menyaksikan kekerasan dilingkungannya”.Ia juga menambahkan, anak dimungkinkan menggandakan terhadap apa yang mereka lihat, sehingga menganggapnya bahkan menyesuaikan perbedaan. Karena itu, kekerasan terhadap wanita baik yang bersifat publik maupun domestik harus secepatnya dicegah.
Selain pelenggaran HAM yang berupa kekerasan terhadap wanita ada juga pelanggaran HAM yang berkaitan dengan persoalan-persoalan politik di Indonesia dan beberapa alasannya yang lain yang bersama-sama sudah sangat melampui batas.
Berikut ini akan ditampilkan beberapa referensi pelanggaran HAM di Indonesia selama Orde Baru sepanjang tahun 1990-1998,diantaranya :
1991 :
Pembantaian dipemakaman santa Cruz, Dili terjadi oleh ABRI terhadap pemuda. Pemuda Timor yang mengikuti prosesi pemakaman rekannya 200 orang meninggal
1992 :
1. Keluar Kepres perihal Monopoli perdagangan oleh perusahaan Tommy Suharto
2. Penangkapan Xanana Gusmao
1993 :
Pembunuhan terhadap seorang aktifis buruh perempuan, Marsinah.Tanggal 8 Mei 1993.
1996 :
1. Kerusuhan anti Katolik di Tasikmalaya. Peristiwa ini dikenal dengan kerusuhan Tasikmalaya. (26 Desember 1996)
2. Kasus tanah Balongan
3. Sengketa antara penduduk setempat dengan pabrik kertas Mucura Enim mengenai pencemaran lingkungan
4. Sengketa tanah Manis Mata
5. Kasus Waduk Nipoh di Madura, dimana korban jatuh lantaran ditembak aparat. Ketika mereka memprotes penggusuran tanah mereka
6. Kerusuhan Situbondo, puluhan Gereja di bakar
7. Kerusuhan Sambas Sangvaledo (30 Desember 1996).
1997 :
1. Kasus tanah Kemayoran
2. Kasus pembantaian mereka yang di duga pelaku dukun santet di Ja-Tim
1998 :
1. Kerusuhan Mei di beberapa kota meletus. Aparat keamanan bersikap pasif dan membiarkan. Ribuan jiwa meninggal, puluhan wanita di perkosa dan harta benda hilang. Tanggal 13-15 Mei 1998
2. Pembunuhan terhadap beberapa mahasiswa Trisakti di Jakarta, dua hari sebelum kerusuhan Mei
3. Pembunuhan terhadap beberapa mahasiswa dalam demontrasi menentang Sidang spesial 1998. Peristiwa ini terjadi pada 13-14 November 1998 dan dikenal dengan Tragedi Semanggi, dan lain-lain.
Berikut ini akan ditampilkan beberapa referensi pelanggaran HAM di Indonesia selama Reformasi-sekarang, diantaranya :
1. Terjadinya penganiayaan pada praja STPDN oleh seniornya dengan dalih training yang menimbulkan meninggalnya Klip Muntu pada tahun 2003.
2. Dosen yang malas masuk kelas atau malas memperlihatkan klarifikasi pada suatu mata kuliah kepada mahasiswa merupakan pelanggaran HAM ringan kepada setiap mahasiswa.
3. Para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap para pejalan kaki, sehingga menimbulkan para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan.
4. Para pedagang tradisioanal yang berdagang di pinggir jalan merupakan pelanggaran HAM ringan terhadap pengguna jalan sehingga para pengguna jalan tidak bisa menikmati arus kendaraan yang tertib dan lancar.
5. Orang renta yang memaksakan kehendaknya semoga anaknya masuk pada suatu jurusan tertentu dalam kuliahnya merupakan pelanggaran HAM terhadap anak, sehingga seorang anak tidak bisa menentukan jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya.
Contoh-contoh di atas hanyalah sebagian kecil pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, masih banyak contoh-contoh lain yang tidak sanggup semuanya ditulis disini.
B. Lembaga Perlindungan HAM
1. KOMNASHAM
Tujuan memperlihatkan proteksi dan menegakkan hak asasi insan di Indonesia yang bertugas mengkaji, meneiti, memberi penyuluhan, memantau, dan menjadi media terlaksananya Hak Asasi Manusia di Indonesia.
2. LBH
Bantuan aturan itu bersifat membela kepentingan masyarakat tanpa memandang faktor apapun.
3. Biro konsultasi dan pertolongan aturan di perguruan tinggi tinggi
Biro ini dijadikan proses latihan praktek aturan bagi para mahasiswa fakultas aturan tingkat selesai di bawah bimbingan para dosen muda, biasanya menangani masalah-masalah ringan.
C. Pengadilan HAM
Berkedudukan disetiap daerah kabupaten / kota, yang berwenang menyelidiki dan menetapkan kasus pelanggaran HAM berat. Proses penyelidikan masalah dilakukan oleh KOMNASHAM, sedangkan penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Pengadilan HAM dipimpin oleh hakim ad hoc, yaitu hakim yang diangkat dari luar hakim karier yang memenuhi persyaratan yang diatur undang-undang.
2.6 Upaya Pencegahan Pelanggaran HAM di Indonesia
1. Pendekatan Security yang terjadi di era orde gres dengan mengedepankan upaya represif menghasilkan stabilitas keamanan semu dan berpeluang besar menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi insan tidak boleh terulang kembali, untuk itu supremasi aturan dan demokrasi harus ditegakkan, pendekatan aturan dan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Sentralisasi kekuasaan yang terjadi selama ini terbukti tidak memuaskan masyarakat, bahkan berdampak terhadap timbulnya banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia, untuk itu desentralisasi melalui otonomi daerah dengan penyerahan banyak sekali kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah perlu dilanjutkan, otonomi daerah sebagai balasan untuk mengatasi ketidakadilan tidak boleh berhenti, melainkan harus ditindaklanjutkan dan dilakukan pembenahan atas segala kekurangan yang terjadi.
3. Reformasi pegawanegeri pemerintah dengan merubah paradigma penguasa menjadipelayan masyarakat dengan cara mengadakan reformasi di bidang struktural,infromental, dan kultular mutlak dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitaspelayanan public untuk mencegah terjadinya banyak sekali bentuk pelanggaran hakasasi insan oleh pemerintah.
4. Perlu penyelesaian terhadap banyak sekali konflik horizontal dan konflik vertikal ditanah air yang telah melahirkan banyak sekali tindakan kekerasan yang melanggar hakasasi insan baik oleh sesama kelompok masyarakat dengan acaramenyelesaikan akar permasalahan secara terencana, adil, dan menyeluruh.
5. Kaum wanita berhak untuk menikmati dan mendapatkan proteksi yang sama bagi semua hak asasi insan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan bidang lainnya, termasuk hak untuk hidup, persamaan, kebebasan dan keamanan pribadi, proteksi yang sama berdasarkan hukum, bebas dari diskriminasi, kondisi kerja yang adil. Untuk itu badan-badan penegak aturan tidak boleh melaksanakan diskriminasi terhadap perempuan, lebih konsekuen dalam mematuhi Konvensi Perempuan sebagaimana yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1984, mengartikan fungsi Komnas anti Kekerasan Terhadap Perempuan harus dibentuk perundang-undangan yang memadai yang menjamin proteksi hak asasi wanita dengan mencantumkan hukuman yang memadai terhadap semua jenis pelanggarannya.
6. Anak sebagai generasi muda penerus bangsa harus mendapatkan manfaat darisemua jaminan hak asasi insan yang tersedia bagi orang dewasa. Anak harusdiperlakukan dengan cara yang memajukan martabat dan harga dirinya, yangmemudahkan mereka berintraksi di dalam masyarakat, anak tidak boleh dikenaisiksaan, perlakuan atau eksekusi yang kejam dan tidak manusiawi, pemenjaraanatau penahanan terhadap anak merupakan tindakan ekstrim terakhir, perlakuanhukum terhadap anak harus berbeda dengan orang dewasa, anak harusmendapatkan proteksi aturan dalam rangka menumbuhkan suasana phisikdan psikologis yang memungkinkan anak berkembang secara normal dan baik,untuk itu perlu dibentuk aturan aturan yang memperlihatkan proteksi hak asasianak, setiap pelanggaran terhadap aturan harus ditegakkan secara professionaltanpa pandang bulu.
7. Supremasi aturan harus ditegakan, sistem peradilan harus berjalan dengan baikdan adil, para pejabat penegak aturan harus memenuhi kewajiban kiprah yangdibebankan kepadanya dengan memperlihatkan pelayanan yang baik dan adil kepadamasyarakat pencari keadilan, memperlihatkan proteksi kepada semua orang dariperbuatan melawan hukum, menghindari tindakan kekerasan yang melawanhukum dalam rangka menegakan hukum.
8. Perlu adanya kontrol dari masyarakat (Social control) dan pengawasan darilembaga politik terhadap upaya-upaya penegakan hak asasi insan yangdilakukan oleh pemerintah.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
HAM ialah hak-hak dasar yang dimiliki oleh insan sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai impian semoga HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain.
HAM setiap individu dibatasi oleh HAM orang lain. Dalam Islam, Islam sudah lebih dulu memperhatikan HAM. Ajaran Islam perihal Islam sanggup dijumpai dalam sumber utama pedoman Islam itu yaitu Al-Qur’an dan Hadits yang merupakan sumber pedoman normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam.
Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui aturan kegiatan peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM.
Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi insan di atas, sanggup ditarik kesimpulan perihal beberapa sisi pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu :
a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di warisi, HAM ialah pecahan darimanusia secara otomatis.
b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa.
c. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat aturan yang tidak melindungi atau melanggar HAM.
Dari fakta dan paparan contoh-contoh pelanggaran HAM di atas sanggup diketahui hahwa HAM di Indonesia masih sangat memperiatinkan.HAM yang diseru-serukan sebagai Hak Asasi Manusia yang paling mendasarpun hanya menjadi sebuah wacana dalam suatu teks dan implementasinya pun (pengamalannya) tidak ada.banyak HAM yang secara terang-terangan dilanggar seolah-olah hal tersebut ialah sesuatu yang legal.
Sangat minimnya penegakan HAM di Indonesia bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :
1. Telah terjadi krisis moral di Indonesia
2. Aparat aturan yang berlaku sewenang-wenang
3. Kurang adanya penegakan aturan yang benar.
3.2 Saran
Sebagai makhluk sosial kita harus bisa mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain jangan hingga kita melaksanakan pelanggaran HAM. Dan Jangan hingga pula HAM kita dilanggar dan dinjak-injak oleh orang lain.
Jadi dalam menjaga HAM kita harus bisa menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dengan HAM orang lain.Secara teoritis Hak Asasi Manusia ialah hak yang menempel pada diri insan yang bersifat kodrati dan mendasar sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi.Sedangkan hakikat Hak Asasi Manusia sendiri ialah merupakan upaya menjaga keselamatan keberadaan insan secara utuh melalui agresi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tangung jawab bersama antara individu, pemeritah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer), dan negara.
Melihat seluruh kenyataan yang ada penulis sanggup mengambil kesimpulan bahwa HAM di Indonesia sangat memprihatinkan dan masih sangat minim penegakannya.Banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi, hal itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor menyerupai yang telah diuraikan di atas. Maka untuk sanggup menegakkan HAM di Indonesia perlu :
1. Kesadaran rasa kemanusiaan yang tinggi
2. Aparat aturan yang bersih, dan tidak sewenang-wenang
3. Sanksi yang tegas bagi para pelanggar HAM
4. Penanaman nilai-nilai keagamaan pada masyarakat
Dan hal-hal yang bersifat positif.Demikian paper yang penulis buat perihal Hak Asasi Manusia, semoga bermanfaat. Saran dan kritik selalu penulis tunggu perbaikan dimasa yang akan datang
DAFTAR PUSTAKA
Siswanto, Bambang. 2011. Pendidikan Kewarganegaraan, Purwokerto : Universitas Jenderal Soedirman
Tim ICCE UIN Jakarta. 2003. Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, Jakarta : The Asia Foundation dan Prenada Media.