Sejarah Kala Daendels
Masa Daendels
Pada tahun 1808 Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal pertama masa penjajahan Hindia Belanda yang termasuk berpikiran maju. Namun sesudah terjun eksklusif ke lapangan sikapnya berubah, bahkan termasuk pemimpin yang banyak dimusuhi oleh raja-raja di Indonesia. Di Indonesia Daendels mempunyai dua tugas, yaitu :
Mempertahankan pulau jawa dari serangan Inggris.
Mengatur pemerintahan di Indonesia dan membereskan keuangan.
Untuk mewujudkan tujuannya Daendels mengambil langkah sebagai berikut :
Bidang pertahanan
Meningkatkan jumlah prajurit
Meningkatkan kesejahteraan prajurit supaya disiplin
Membangun benteng-benteng baru
Membangun jalan raya untuk memperlancar pasukannya
Membangun armada loaut yang hancur tanggapan serangan inggris
Membangun pelabuhan di ujung kulon
Bidang keuangan
Mengeluarkan uang kertas dalam jumlah besar sehingga inlansi
Menigkatkankan perjuangan pemasukan uang
Menjual tanah kepada pihak swasta
Menempuh cara paksa untuk memperoleh keuangan
Bidang pemerintahan
Membentuk secretariat Negara
Membentuk kanto9r-kantor pengadilan untuk rakyat Surabaya dan Batavia
Pulau Jawa dibagi menjadi 5 perfect
Membiarkan perbudakan untuk kerja rodi
Pusat pemerintahan dipindah dari Sunda Kelapa ke Jakarta Pusat
Pada tahun 1811 Daendels ditarik kembali ke negaranya dan digantkan oleh Jansens, namun ia mewarisi keadaan yang tidak baik. Raja-raja memusuhinya tanggapan tindakan Dendels yang tidak bersahabat. Pulau Jawa dikepung kekuasaan Inggris di Maluku. Jansens yang lemah dan mewarisi keadaan yang tidak baik kesannya mengalah pada Inggris. Penyerahan diatur dalam Kapitulasi Tuntang yang isinya :
Pulau Jawa dan sekitarnya yang dikuasai Belanda jatuh ke tangan Inggris.
Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris.
Orang-orang Belanda sanggup dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris.
Dengan ditandatangani Kapitulasi Tuntang 1881 maka Indonesia resmi diperintah Inggris.
Inggris menjajah Indonesia tidak usang dan pengaruhnya tidak begitu besar terhadap bangsa Indonesia. Jajahan Inggris di Indonesia diperintah Thomas Stamford Raffles yang memerintah atas nama Lord Minto gubernur jenderal EIC di Calcutta. Tugas Raffles ialah memperbaiki pemerintahan, peningkatan pendapatan keuangan dan perdagangan.
Untuk meningkatkan tujuan Rafles mengeluarkan kebijakan yaitu :
• Bidang pemerintahan
Bupati dijadikan pegawai negeri biasa
Membagi Pulau Jawa menjadi 18 karesidenan
Melarang perbudakan
• Bidang Ekonomi-Keuangan
Mengadakan perdagangan bebas
Monopoli garam oleh pemerintah
Mengadakan Landrente ( sewa tanah )
- Sewa Tanah (Landrente)
Kebijakan Raffles berupa sewa tanah sangat terkenal dan berbau liberal. Dasar hokum Raffles ini ialah bahwa pemerintah colonial ialah pemilik tanah di daeah jajahan, maka rakyat yang akan menggarap tanah harus menyewa atau membayar pajak kepada pemerintah. Tujuan system sewa tanah ialah meringankan beban rakyat dan pemerintah Inggris mempunyai pemasukan yang tetap. Sistem sewa tanah ternyata gagal alasannya ialah :
Keuangan Negara dan pengawas yang cukup terbatas
Rakyat belum mengenal perdagangan ekspor dan system ekonomi uang
Belum ada pengukuran tanah yang tepat
Sifat masyarakat yang sanggup memenuhi kebutuhan sendi
Pada tahun 1814 antara Inggris dan Raja Willem V (Belanda) menandatangani Convention of London yang isinya :
Belanda mendapatkan kembali tempat jajahannya dari Inggris
Inggris memperoleh Tnjung Harapan dan Sailan ebagai upah dari Belanda
Konvensi London ialah kesepakatan yang sangat penting lantaran adanya Konferensi Wina yang berusaha mengembalikan keadaan Eropa menyerupai semula, sehingga Raffles tidak mau mendapatkan perjanjian tersebut dan tidak mau melaksanakan penyerahan kepada Belanda. Yang menyerahkan kekuasaan ialah John Fendal.
Tanam paksa
Belanda mulai melaksanakan politik pemerasan / drainage politic lantaran kas Negara kosong, padahal Belanda ingin membangun negaranya. Untuk itulah maka diciptakan system tanam paksa / culture stelsel. Penciptanya ialah Johannes Van Den Bosch, Gubernur Jenderal Belanda.
Sebab-sebab tanam paksa
Kas negar Belanda kosong lantaran Perang Jawa
Beban utang VOC cukup besar
Cara-cara usang menyerupai penanaman kopi, landrente tak berhasil.
Untuk memperoleh tumbuhan yang laris di pasaran internasional
Untuk mengisi kas Negara dari hasil tanam paksa
Aturan tanam paksa
Tanah yang ditanami diharapkan 1/5 tanah pertanian desa
Waktu tanam paksa dilarang lebih dari waktu menanam padi
Tanah yang dipakai bebas pajak
Penduduk yang bukan petani wajib kerja diperkebunan atau pabrik
Panen yang gagal tidak perlu diganti
Pelaksanaan tanam diawasi kepala desa atau bupati
Pelaksanaan tanam paksa berjalan baik lantaran menerapkan culture procen yaitu sejenis uang perangsang bagi yang hasilnya sangat baik. Cultur procen makin membebani rakyat lantaran rakyat diperas supaya hasilnya maksimal.
Penghapusan tanam paksa
Upaya abolisi tanam paksa dipelopori oleh Baron Van Hovel dan Douwes Dekker. Keduanya menuntut pembubaran tanam paksa lantaran alasan kemanusiaan. Douwes Dekker dengan bukunya Max Havelar perihal penderitaan rakyat tanggapan tanam paksa. Golongan lain yang turut berjuang menghapus tanam paksa ialah kaum liberal (gol.swasta) lantaran ingin berkuasa di Indonesia. Tahun 1870 tanam paksa resmi dihapus.
Akibat tanam paksa
Timbul penderitaan dan kesengsaraan rakyat
Munculnya wabah penyakit
Banyak penduduk yang meniggal dan gagal panen
Kas Negara Belanda penuh kembali
Pembangunan Negara Belanda lancar
Tanam paksa membawa tanggapan yang jelek bagi masyarakat lantaran pelaksanaannya menyimpang dari hukum yaitu :
Tanah desa / petani yang dipakai hingga ½ nya
Tanah yang dipilih umumnya tanah yang subur
Waktu untuk memelihara tnam paksa melebihi waktu tanam padi
Panen gagal tak disengaja tetap menjadi tanggungan rakyat.
Zaman Politik Ekonomi Liberal
Latar belakang
Kemenangan kaum liberal tahun 1850 di dewan legislatif Belanda mempengaruhio kebijaksanaan pemerintah yang semula dikuasai kaum konservatif. Kebijakan yang diambil ialah liberalisme dlam bidang ekonomi khususnya di tempat jajahan Indonesia. Kaum liberal beranggapan bahwa pemerintah tidak perlu campur tangan dalam urusan ekonomi.
Praktik-praktik ekonomi liberal oleh colonial Belanda didukung oleh beberapa hukum undang-undang yaitu :
De Wet op de Indische Staasinrichting, yaitu undang-undang perihal pengaturan pemerintah di Indonesia.
Penghapusan perbudakan
Indische Comptabiliteitswet, artinya undang-undang perbendaharaan Hindia Belanda.
Sulkerwet, artinya Undang-undang Gula. Undang-undang ini diperoleh pada masa pemerintahan Menteri De Waal yang liberal
Agrarische Wet, ialah peraturan perundangan yang dikeluarkan parlemen, sedangkan Agrarische Besluit ialah peraturan yang dikeluarkan raja. Hak erfpacht ialah hak untuk memakai tanah porang lain dengan kekuasaan penuh. Ewajiban dari orang-orang yang memakai hak itu ialah membayar uang pacht setiap tahun kepada si pemilik tanah. Hak postal ialah hak untuk mempunyai bangunan rumah / tanam-tanaman di atas tanah orang lain.
Poenale sanctie, artinya hukuman umum. Dalam hukum tersebut ditetapkan bahwa jikalau seseorang yang telah menandatangani perjanjian kerja dianggap menyalahi isi perjanjian, ia akan di kenakan sanksi.
Undang-undang Agraria Tahun 1870
Untuk mendukung aktivitas tersebut tahun 1870 dikeluarkan UU Agraria dengan tujuan :
Melindungi para petani akan hak milik tanahnya dari penguasaan orang-orang asing.
Memberi peluang kepada para pengusaha gila untuk menyewa tanah dari rakyat Indonesia.
Tanh milik Negara, yaitu tanah yang secara tidak eksklusif menjadi hak milik pendidik pribumi.
Tanh milik pendududk pribumi, yaitu sewa lading dan jenis tanah yang dimiliki penduduk pribumi dan sanggup disewa selama 5 tahun.
Pengerahan tenaga kerja
Mgeluarkan UU Agraria pemerintah juga mulai membangun jembatan, jalan, waduk, irigasi , jalan kereta api, pembangunan ini memakai tenaga rakyat dengan cara paksa / kerja rodi. Penanaman modal swasta di bidang perkebunan berhasil dengan baik. Perkebunan kopi, tembakau, tebu dibuka di mana-mana dan berkembang pesat.
Akibat bagi kehidupan rakyat iIndonesia
Keyakinan bumi Indonesia mengalir ke negeri Belanda
Negeri Belanda menjadi sentra perdagangan hasil dari tanah jajahan.
Menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat.
Meresapnya ekonomi uang
Muncul sisten kerja upahan
Menculnya tingkat kesejahteraan penduduk di sebabkan oleh :
Pertumbuhan penduduk meningkat pesat
System perpajakan yang sangat memberatkan rakyat.
Adanya krisis perkebunan tahun 1885
Adanya kerja rodi.]
Praktik ekonomi liberal membawa kemerosotan kehidupan penduduk. Oleh lantaran itu, ada upaya-upaya memperbaiki nasib rakyat Indonesia dengan politik etis.
Kebijakan pemerintah Belanda pada era 20 jauh berbeda jikalau dibandingkan dengan era 19. kebijakan politik Belanda pada era 19 lebih menitikberatkan pada eksplorasi. Masyarakat dipaksa menanam tanaman, dipaksa membayar pajak, dipaksa menciptakan jalan, jembatan, irigasi, dan sebagainya.
Memasuki era 20 pemerintah Belandsa mulai memperhatikan nasib rakyat Indonesia melalui kebijaknnya yaitu “ Politik Etis “. Latar belakang yang mendorong lahirnya politik etis lantaran adanya desakan supaya pemerintah membalas kecerdikan rakyat Indonesia yang telah membuta kaya negeri Belanda. Yang semula kesulitan bidang keuangan kesannya sanggup mengisi dan menutup kas Belanda.
Pencipta politik etis ialah Van de Venter yang isinya :a. Educatie ( pendidikan )
b. Irigatie ( pengairan )
c. Migrasi ( perpindahan penduduk )
Jenis sekolah yang didirikan oleh Belanda yaitu :
a. Volkschool ( untuk pribumi tingkat rendah )
b. HIS ( untuk pribumi golongan menengah )
c. ELS ( untuk pribumi dan Belanda tingkat atas )
d. STOVIA ( untuk pendidikan calon dokter )
e. Technise Hohe School ( ITB ) di Bandung
Belanda juga memperbanyak kanal irigasi, namun ini semua intuk perkebunan-perkebunan Belanda.
Demikian pula perpindhan pendududk dari Jawa ke Sumatera bukan untuk pmerataan dan meningkatkan kesejahteraan tetapi untuk tenaga kerja di Pulau Jawa khususnya di sector perkebunan.
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook