Politik Dalam Pendidikan
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Politik pendidikan atau the politics of education ialah kajian wacana kekerabatan antara proses munculnya banyak sekali tujuan pendidikan dengan cara – cara penyampaiannya. Kajian ini lebih terfokus pada kekuatan yang menggerakkan perangkat pencapaian tujuan pendidikan dan bagaimana serta kemana perangkat tersebut akan diarahkan. Kajian politik pendidikan terkonsentrasi pada peranan Negara dalam bidang pendidikan, sehingga sanggup menjelaskan perkiraan dan maksud dari banyak sekali taktik perubahan pendidikan dalam suatu masyarakat secara lebih baik.Kajian politik pendidikan sanggup memperlihatkan pemahaman yang lebih baik wacana kaitan antara banyak sekali kebutuhan politik Negara dengan informasi – informasi mudah sehari hari di sekolah; wacana kesadaran kelas; wacana banyak sekali bentuk dominasi dan subordinasi yang sedang dibangun melalui jalur pendidikan.
1.2 Rumusan Masalah
1.2.1 Apakah yang dimaksud dengan Politik ?
1.2.2 Bagaimana Hubungan Antara Politik dan Pendidikan ?
1.2.3 Bagaimana Kontrol Negara Terhadap Pendidikan ?
1.2.4 Bagaimana Sketsa Politik Pendidikan di Indonesia ?
1.3 Tujuan Pembahasan
1.3.1 Untuk mengetahui pengertian politik
1.3.2 Untuk mengetahui korelasi antara politik dan pendidikan
1.3.3 Untuk mengetahui kontrol Negara terhadap pendidikan
1.3.4 Untuk mengetahui bagan politik pendidikan di Indonesia
1.4 Manfaat Pembahasan
Manfaat yang sanggup diperoleh melalui pembahasan ini adalah:
1.4.1 Memberi pengetahuan kepada pendidik wacana politik pendidikan di Indonesia
1.4.2 Memberi pengetahuan kepada pendidik bagaimana peranan politik dalam perkembangan pendidikan di Indonesia.
1.4.3 Memberi pengetahuan kepada pendidik wacana korelasi politik dan pendidikan
1.4.4 Memberi pengetahuan kepada pendidik wacana bagan politik pendidikan di Indonesia
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Hakekat Politik
Politik ialah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara banyak sekali definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.
Politik ialah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.
Di samping itu politik juga sanggup ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:
1. Politik ialah perjuangan yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)
2. Politik ialah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara
3. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapat dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat
4. Politik ialah segala sesuatu wacana proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.
Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk wacana partai politik.
2.2 Hubungan Politik dan Pendidikan
Pendidikan dan politik ialah dua elemen penting dalam system sosial politik disetiap Negara, baik Negara maju maupun Negara berkembang. Keduanya sering dilihat sebagai bab – bab yang terpisah, yang satu sama lain tidak mempunyai korelasi apa – apa. Padahal, keduanya pundak membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat disuatu Negara. Lebih dari itu, keduanya saling menunjang dan saling mengisi forum – forum dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk sikap politik masyarakat di Negara tersebut. Ada korelasi dekat dan dinamis antara pendidikan dan politik disetiap Negara. Hubungan tersebut ialah realitas empiris yang telah terjadi semenjak awal perkembangan peradaban insan dan menjadi perhatian para ilmuan.
PendidIkan sering dijadikan media dan wadah untuk menanamkan ideology Negara atau tulang yang menopang kerangka politik. Di Negara – Negara barat kajian wacana korelasi antara pendidikan dan politk dimulai oleh Plato dalambukunya Republic yang membahas korelasi antara ideology dan institusi Negara dengan tujuan dan metode pendidikan.
Plato mendemonstrasikan dalam buku tersebut bahwa dalam budaya Helenik, sekolah ialah salah satu aspek kehidupan yang terkait dengan lembanga – forum politik. Plato menggambarkan adanya korelasi dinamis antara kegiatan kependidikan dan kegiatan politik. Keduanya sakan dua sisi dari satu koin, mustahil terpisahkan. Analisis Plato tersebut telah meletakkan mendasar bagi kajian korelasi politik dan pendidikan di kalangan generasi ilmuwan generasi berikutnya.
Dalam ungkapan Abernethy dan Coombe (1965 : 287), education and politics are inextricably linked (pendidikan dan politik terikat tanpa bias dipisahkan). Hubungan timbal balik antara politik dan pendidikan sanggup terjadi melalui tiga aspek, yaitu pembentukan sikap kelompok (group attitudes), kasus pengangguran (employment), dan peranan politik kaum cendikia (the political role of the intelligentsia).
Dalam masyarakat yang lebih maju dan berorientasi teknologi, dan mengadopsi nilai – nilai dan forum barat, contoh korelasi antara pendidikan dan politik berubah dari contoh tradisional ke contoh modern. Dibanyak Negara berkembang, dimana efek modernisasi sangat kuat. Jika politik dipahami sebagai praktik kekuatan, kekuasan, dan otoritas dalam masyarakat dan pembuatan keputusan – keputusan otoritatif tentnag alokasi sumber daya dan nilai – nilai sosial (Harman, 1974 : 9), maka jelaslah bahwa pendidikan tidak lain ialah sebuah bisnis politik.
Hal tersebut menegaskan bahwa pendidikan dan politik ialah dua hal yang bekerjasama dekat dan saling mempengaruhi. Dengan kata lain, banyak sekali aspek pendidikan senantiasa mengandung unsur – unsur politik. Begitu juga sebaliknya, setiap kegiatan politik ada kaitannya dengan aspek – aspek kependidikan.
2.3 Kontrol Negara terhadap Pendidikan
Sebagai suatu proses yang banyak memilih corak dan kualitas kehidupan individu dan masyarakat, tidak mengherankan apabila semua pihak memandang pendidikan sebagai wilayah strategis bagi kehidupan insan sehingga acara – acara dan proses yang ada di dalamnya sanggup dirancang, diatur, dan diarahkan sedemikian rupa untuk mendapat output yang diinginkan. Ini yang menjadi salah satu alasan mengapa suatu Negara sangat pedulu dan menyediakan anggaran dalam jumlah yang besar untuk bidang pendidikan. Semua itu dilakukan dalam rangka membangun suatu system pendidikan yang mempunyai kharakteristik, kualitas, arah, dan output yang diinginkan. Untuk memastikan terwujudnya harapan tersebut, banyak Negara yang menerapkan control yang sangat ketat terhadap acara – acara pendidikan, baik yang diselenggarakan sendiri oleh Negara maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Pemerintah ialah bab dari Negara yang paling kasat mata dan sanggup juga menjadi bab paling penting dan paling aktif dari Negara, tetapi pemerintah bukanlah keseluruhan dari Negara. Negara terdiri dari banyak sekali institusi yang masing masing mempunyai fungsi dan tugas tersendiri dalam tatanan kehidupan kenegaraan.
Menurut Dale (1989: 39 - 43), control Negara terhadap pendidikan umunnya dilakukan melalui empat cara. Pertama, system pendidkan diatur secara legal. Kedua, system pendidikan dijalankan sebagai birokrasi, menekankan ketaatan pada hukum dan objektivitas. Ketiga, penerapan wajib pendidikan (compulsory education). Keempat, reproduksi politik dan ekonomi yang berlangsung disekolah berlangsung dalam konteks tertentu. Dale (1989 : 59) menambahkan bahwa perangkat Negara dalam bidang pendidikan, sepeti sekolah dan manajemen pendidikan mempunyai imbas tersendiri terhadap pola, proses, dan praktik pendidikan.
2.4 Sketsa Politik Pendidikan di Indonesia
Setiap periode perkembangan pendidikan nasional ialah duduk kasus penting bagi suatu bangsa alasannya ialah perkembangan tersebut memilih tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknolgi, karakteristik, dan kesadara politik yang banyak mensugesti masa depan bangsa tersebut. Setiap periode perkembangan pendidikan ialah faktor politik dan kekuatan politik alasannya ialah pada hakikatnya pendidikan ialah cerminan aspirasi, kepentingan, dan tatanan kekuasaan kekuatan – kekuatan politik yang sedang berkuasa.
Ada empat taktik pokok pembangunan pendidikan nasional, yaitu :
1. Peningkatan pemerataan kesempatan pendidikan
2. Peningkatan relevansi pendidikan dengan pembangunan
3. Peningkatan kualitas pendidikan
4. Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan.
Sketsa penyelenggaraan pendidikan di Negara ini sanggup dibagi atas enam periode perkembangan, yaitu :
1. Periode pertama ialah periode awal atau periode prasejarah yang berlangsung sampai pertengahan tahun 1800an. Pada masa ini penyelenggaraan pendidikan di tanah air mengarah pada sosialisasi nilai – nilai agama dan pembangunan keterampilan hidup. Penyelenggaraan pendidikan pada periode ini dikelola dan dikontrol oleh tokoh – tokoh agama.
2. Periode kedua ialah periode kolonial Belanda yang berlangsung dari tahun 1800an sampai tahun 1945. Pada periode ini penyelenggaraan pendidikan ditanah air diwarnai oleh proses modernisasi dan pergumulan antara kegiatan pendidikan pemerintahan colonial dan kegiatan pendidikan kaum pribumi. Disatu pihak, pemerintah colonial berusaha menempuh segala cara untuk memastikan bahwa banyak sekali kegiatan pendidikan tidak bertentangan dengan kepentingan kolonialisme dan mencetak para pekerja yang sanggup diekploitasi untuk mendukung misi sosial, politik, dan ekonomi pemerintah kolonial.
3. Periode ketiga ialah periode pendudukan Jepang yang berlangsung dari tahun 1942 sampai tahun 1945. Berbagai kegiatan pendidikan pada periode ini diarahkan pada upaya mendiseminasi nilai – nilai dan semangat nasionalisme serta mengobarkan semangat kemerdekaan ke seluruh lapisan masyarakat. Salah satu aspek perkembangan dunia pendidikan pada masa periode ini ialah dimulainya penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam lingkungan pendidikan formal.
4. Periode keempat ialah periode Orde Lama yang berlangsung dari tahun 1945 hungga tahun 1966. Pada periode ini kegiatan pendidikan di tanah air lebih mengarah pada pemantapan nilai – nilai nasionalisme, identitas bangsa, dan pembangunan fondasi ideologis kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan utama pendidikan pada periode ini ialah nation and character building dan kendali utama penyelenggaraan pendidikan nasional dipengang oleh tokoh – tokoh nasionalis.
5. Periode kelima ialah periode Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1967 sampai tahun 1998. Pada periode ini pendidikan menjadi instrument pelaksanaan acara pembangunan di banyak sekali bidang, khususnya bidang pedagogi, kurikulum, organiasi, dan penilaian pendidikan diarahkan pada akselerasi pelaksanaan pembangunan. Karena focus utama pembagunan nasional pada kurun Orde Baru ialah pada bidang ekonomi.
6. Periode keenam ialah periode Reformasi yang dimulai pada tahun 1998. Pada periode ini semangat desentralisasi, demokratisasi, dan globalisasi yang dibawa oleh gerakan reformasi sehingga penataan system pendidikan nasional menjadi sajian utama. Dengan menelusuri prinsip – prinsip penerapan yang diatur dalam banyak sekali peraturan perundang – usul terkait.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
1. Politik pendidikan atau the politics of education ialah kajian wacana kekerabatan antara proses munculnya banyak sekali tujuan pendidikan dengan cara – cara penyampaiannya.
2. Politik ialah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara banyak sekali definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.
3. pendidikan dan politik ialah dua hal yang bekerjasama dekat dan saling mempengaruhi. Dengan kata lain, banyak sekali aspek pendidikan senantiasa mengandung unsur – unsur politik. Begitu juga sebaliknya, setiap kegiatan politik ada kaitannya dengan aspek – aspek kependidikan.
4. Kontrol Negara terhadap pendidikan umunnya dilakukan melalui empat cara. Pertama, system pendidkan diatur secara legal. Kedua, system pendidikan dijalankan sebagai birokrasi, menekankan ketaatan pada hukum dan objektivitas. Ketiga, penerapan wajib pendidikan (compulsory education). Keempat, reproduksi politik dan ekonomi yang berlangsung disekolah berlangsung dalam konteks tertentu.
5. Sketsa penyelenggaraan pendidikan di Negara ini sanggup dibagi atas enam periode perkembangan, yaitu : periode awal atau periode prasejarah, periode kolonial Belanda, periode pendudukan Jepang, periode Orde Lama, periode Orde Baru, dan periode Reformasi.
3.2 Saran
Memperhatikan serta tetap mengikuti perkembangan politik di Indonesia, biar sanggup memperlihatkan sumbangsih yang bernakna bagi dunia pendidikan.
DAFTAR PUSTAKA
Sirozi, M.2005.Politik Pendidikan.Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
http:/re-searchengines.com/art05-73.html/
http: //www.scribd.com/doc/2058421/politik-indonesia
http:/jawabali.com/pendidikan/politik-pendidkan-557