Manajemen Politik Di Indonesia
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dewasa ini Partai Politik di Indonesia semakin marak di kalangan masyarakat. Hal ini menandakan bahwa sistim politik di Indonesia telah berkembang dengan pesat. Dalam sejarah Indonesia, perkembangan sistim politik mengalamai pasang surut.
Suatu sistim politik tersebut merupakan wadah insan politik dan melaksanakan partisipasi, politik telah berjalan usang semenjak berdirinya RI, bahkan organisasi ini telah ada sebelum merdeka, sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa politik merupakan organisasi yang tidak sehat, oleh alasannya itu dibutuhkan melalui karya tulis ini kita sanggup mengetahui secara terperinci wacana sistim politik di Indonesia.
1.2 Rumusan Masalah
Untuk mengetahui tujuan pembahasan wacana sistim politik di Indonesia, maka sebagai perumusan dalam penyusunan yaitu :
1. Apa yang dimaksud dengan sistim politik ?
2. Apakah tujuan dari sistim politik ?
3. Apakah unsur-unsur sistim politik ?
1.3 Tujuan Pembahasan
Suatu acara akan lebih bermanfaat kalau dalam pembahasan ini mempunyai tujuan antara lain :
1. Untuk mengetahui apakah yang dinamakan dengan sistim politik.
2. Untuk memperluas pengetahuan wacana sistim politik, baik tujuan, pelaksanaan dan unsur dalam politik.
3. Pandangan faktual terhadap sistim politik sehingga kelak sanggup berpartisipasi di dalamnya.
1.4 Penegasan Istilah Judul
Dalam menyusun makalah ini, saya memberi judul “Sistim Politik di Indonesia” dan sebelumnya penyusun akan menguraikan satu persatu istilah judul tersebut sebagai berikut :
- Sistim yaitu suatu kesatuan yang mengandung unsur-unsur saling terikat dan terorganisir dengan utuh.
- Politik yaitu kata yang berstatus dengan daerahnya untuk kelestarian dan perkembangannya.
1.5 Sistematika pembahasan
Sistematika ini terdiri atas :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Rumusan Masalah
1.3 Tujuan Permasalahan
1.4 Penegasan Istilah Judul
1.5 Sistematika Pembahasan
BAB II SISTEM POLITIK DI INDONESIA
2.1 Definisi Sistim Politik
2.2 Struktur
a. Suprastruktur
b. Infrastruktur
2.3 Sistim Politik di Dunia
2.4 Dinamika Politik Indonesia
2.5 Perilaku Politik Yang Sesuai Dengan Aturan
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan
3.2 Saran-saran
BAB II
SISTIM POLITIK INDONESIA
2.1 Definisi Sistim Politik
Secara umum acara politik menyangkut tujuan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa sistim politik merupakan acara dalam berwarganegara untuk melaksanakan tujuan tersebut. “David Easton” beropini bahwa sistim politik sebagai interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laris sosial sehingga nilah tersebut diabaikan secara otoritas kepada masyarakat. Konsep pokok politik yaitu :
1. Negara (State)
2. Kekuasaan (Power)
3. Pengambilan Keputusan
4. Kebijakan
5. Pembagian
Politik juga sanggup diartikan sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan.
2.2 Struktur
Menurut “Imanuel Kart” struktur politik merupakan keadaan dan hubungan dari suatu organisasi yang membentuk tujuan yang samsa secara keseluruhan.
a. Suprastruktur
Adalah budaya politik yang ditunjukkan dengan dinamika politik di Pemerintah, rujukan : Lembaga Negara. Suprastruktur diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Suprastruktur politik pemerntahan antara lain :
v MPR
v Anggota Dewan
v Presiden
v BPK
v MA
v DPR dan Presiden (Menjalangkan Legislative Power)
Fungsi Suprastruktur Out put
v Pengambilan keputusan oleh forum legislatif dan direktur
v Pelaksanaan keputusan oleh forum direktur dan abdnegara birokrasi
v Pengawasan pelaksanaan oleh tubuh Yudikatif
b. Infrastruktur
Adalah budaya politik tingkat bawah suatu komponen yang berkapasitas berhak mempengaruhi dan mengelompokkan warga. Komponen infrastruktur dikelompokkan sebagai berikut :
a. Partai Politik (Political Party)
b. Kelompok Kepentingan (Interest Group)
c. Kelompok Penekan (Presure Group)
d. Political Communication Media
e. Tokoh Politik
2.3 Sistim Politik Indonesia
Menurut “Almond n Powell” sanggup dikategorikan menjadi 3 yaitu :
1. Sistim primitf yang intermittent
2. Sistem tradisional dan modern
Menurut “Alfian” sistim tradisional dikelompokkan menjadi 4 yaitu :
a. Menjunjung otoritas
b. Anarki
c. Demokrasi
d. Demokrasi dalam transisi
Beberapa sistim politik pada negara berkembang antara lain :
a. Otokrasi tradisional yaitu :
v Kebaikan bersama
v Identitas bersama
v Hubungan kekuasaan
b. Totaliter
Yaitu memakai cara paksa dalam berpolitik. Totaliter sanggup dibedakan menjadi 2 yaitu politik komunis dan fasis.
Menurut Carl J. Freidriech dan Zbiegniew B yaitu ciri diktator moder mempunyai :
- Ideologi resmi
- Pengawasan pemerintah
- Monopoli media di kontrol oleh penguasa dan partai
- Pengendalian terpusat melalui birokrasi
- Kotrol yang ketat terhadap militer
3. Sistem Demokrasi
Adalah sistim yang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus. Hanya mentalis konflik yang tidak menghancurkan mekanisme.
4. Sistim din Negara Berkembang
Politik ini menerapkan trial dan erras yang mencari sistim yang sesuai dalam sistim ini perlu adanya hubungan yang bersifat kasual dan organis.
2.4 Dinamika Politik Indonesia
Dalam tinjauan teoritis banyak terdapat pengertian politik. Menurut “Hoogowerf” yaitu usaha insan tidak hanya mengikuti keadaan secara pasif terhadap perubahan-perubahan dalam lingkungannya, melainkan dengan cara aktif memberi kontrol serta mengarahkan kebijakan kepada rakyat.
Politik merupakan suatu proses untuk memilih dan melaksanakan tujuan hidup bersama.
Dinamika politik Indonesia yaitu usaha insan politk yang subtansinya secara embrional. Dinamika politik Indonesia semenjak merdeka sampai sekarangan ditinjau dari perkembangan bisa dibedakan menjadi beberapa fase yakni :
1. Fase perang kemerdekaan (1945 – 1949)
2. Fase RIS (1949)
3. Fase UUDS (1950 – 1959)
4. Fase demokrasi politik (1959 – 1965)
5. Fase orde gres (1966 – 1998)
6. Fase reformasi
Bila suatu negara menginginkan pemerintahan demokratis harus mengupayakan SDM terlebih dahulu semoga bisa menjadi pengontrol negara.
2.5 Perilaku Politik Yang Sesuai Aturan
Perilaku politik yaitu sikap seseorang dalam kaitan dengan kekuasaan. Pada dasarnya ada 5 alasan yaitu :
1. Ingin menerima materi
2. Untuk mengejar prestise
3. Ikut-ikutan teman
4. Tuntutan universal
5. Sesuai dengan hukum yang berlaku
Perilaku politik intinya bersifat individual, hal ini sanggup dilihat dari sifat geraknya sebagai berikut :
a. Perilaku Politik Radikal
Radikal yaitu ajaran politik yang menginginkan perubahan dalam masyarakat secara drastis untuk menerima tujuan yang diinginkan. Ciri radikal yaitu lebih mementingkan emosi dari pada rasional semoga tujuan yang diinginkan terwujud.
b. Perilaku Politik Liberal
Perilaku ini lebih mengutamakan kebebasan dalam memperjuangkan kepentingannya, tapi tertumpu pada hukum yang berlaku dan selalu menghormati HAM.
c. Moderat
Moderat yaitu sikap sebisa mungkin mengakomodasi semua kepentingan dan selalu menghindari sikap ekstrim / kelompok tengah dan kelompok ini mempertahankan prinsip dengan cara akomodatif dan persuatif.
d. Perilaku Politik Status Qou
Merupakan sikap untuk mempertahankan semoga kekuasaan yang dimiliki tidak lepas.
e. Perilaku Politik Reaksioner
Yaitu sikap politik yang selalu meletakkan diri pada posisi kontes dengan agresi massa walaupun tidak dilakukan dengan kekerasan.
f. Perilaku Politik Konservatif
Adalah sikap politik yang menginginkan tradisi usang yang stabil dan selalu menghindari perubahan secara radikal.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Dari makalah di atas sanggup disimpulkan sebagai berikut :
1. Pemikiran yang jernih wacana sistim politik dan menanggapi aspirasi yang disuarakan rakyat.
2. Dapat mengerti dan mengetahui wacana sikap politik yang sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Kita sanggup mengetahui beberapa sistim politik.
3.2 Saran-saran
Mungkin dari kesimpulan di atas sanggup dipetik salah satu yang paling penting yaitu perlunya insan Indonesia semoga mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang tertentu ibarat bidang kewarganegaraan yang harus berfikir profesional. Karena dalam bidang inilah yang harus diperhatikan lebih.
Untuk itu penulis mekalah ini jauh dari kesempurnaan dan demi kemajuan karya tulis ini saya mengharap kritik dan saran. Apabila ada kesalahan dalam penulisan bahasa, penyusunan atau makalah ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Akhir kata dari kami mengharap semoga makalah ini mempunyai kegunaan bagi para pembaca pada umumnya. Amien . . . . . . . . .
DAFTAR PUSTAKA
Sudarso, H. 2003. Dinamika Politik Indonesia. Yogyakarta : Mata Bangsa Edisi 1 Juli 2003.
Syachrir. 1999. Struktur Sistim Politik. Jakarta : Airlangga.