Makalah Masyarakat Demokrasi
MASYARAKAT DEMOKRASI
Demokrasi ialah bentuk atau prosedur sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.
Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan sehingga sanggup diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, lantaran demokrasi ketika ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.
Sedangkan arti masyarakat demokrasi adalah, masyarakat yang berani mengeluarkan pendapat atau apresiasinya terhadap kebijakan pemerintah. Dimana masyarakat tersebut sanggup pro atau kontra terhadap kebijakan pemerintah.
Begitu juga dalam pemilihan presiden,masyarakat sangat berperan penting dalam pemilihan presiden tersebut,karena masyarakat mempunyai kedaulatan untuk berdemokrasi.
PermasalahanTidak ada demokrasi di kalangan orang-orang miskin.
Pembahasan
Permasalahan pertama yang dihadapi bangsa ialah kemiskinan. Para ilmuan sosial telah setuju bahwa pada hakikatnya tidak ada demokrasi dikalangan orang-orang miskin. Pada hal, jumlah orang-orang miskin di Indonesia masih besar jumlahnya. BPS menyebutkan bahwa jumlah orang-orang miskin terus mengalami penurunan. Statistik kemiskinan 2 Januari 2012 menyebutkan jumlah orang miskin sekitar 29,89 juta orang (12,36 persen). Sementara posisi Maret 2011 sebesar 30,02 juta orang (12,49 persen).
Akan tetapi, para pengamat yang kritis melihat jumlah orang miskin dengan merujuk kepada jumlah panerima beras miskin (Raskin) yang dikemukakan BPS 2012 sebanyak 17,5 juta keluarga (70 juta orang). Selain itu, ada yang merujuk kepada jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) 2012 yang diperkirakan sebanyak 19,1 juta keluarga (76,4 juta orang).
Sebenarnya untuk memutuskan jumlah orang miskin sangat ditentukan besar kecilnya batas miskin yang ditetapkan. Kalau batas miskin memakai standar Bank Dunia (World Bank) 2 Dolar Amerika Serikat, maka niscaya jumlah orang miskin masih besar jumlahnya.
Akan tetapi, jikalau memakai ukuran contohnya 1 dolar Amerika Serikat, maka orang-orang miskin, sudah niscaya semakin berkurang jumlahnya. BPS dalam mengukur jumlah orang miskin, memakai angka garis miskin sebagai batas untuk memilih miskin atau tidaknya seseorang ialah sebesar Rp 243.729 perkapita per bulan. Artinya jikalau seseorang berpenghasilan diatas Rp 8.124 per hari per jiwa, dianggap tidak miskin.
Kesimpulan
Untuk mencegah semakin merajalelanya politik uang dalam pemilu, eksekusi berat bagi yang melaksanakan politik uang harus diberlakukan dengan menggugurkan sebagai calon. Selain itu, anggaran pemilu bagi parpol sebaiknya ditanggung oleh negara. Ini dibutuhkan untuk mengurangi tingkat korupsi yang dilakukan kader-kader partai di legislatif dan eksekutif.
Selain itu, kampanye di TV harus adil bagi semua partai politik, tidak sanggup menyerupai sekarang. Pemilik TV yang mempunyai partai politik, partai besar dan kecil, harus sama jumlah slot yang ditayangkan dalam kampanye.
Terakhir, seluruh kader partai politik dan partai politik, harus melaksanakan pendidikan politik kepada rakyat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.