Makalah Kemandirian Pangan Dan Pembangunan Pertanian
BAB. 1 Pendahuluan
A. Latar Belakang
Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional.Hal ini sanggup dilihat dari bantuan yang dominan, baik secara eksklusif maupun secara tidak eksklusif dalam pencapaian tujuan pembangunan perekonomian nasional.
B. RumusanMasalah
Pada Makalah kami kali ini, kami akan membahas ihwal :
a. Kemandirian Pangan
b. Pembanguan Pertanian
c. Masalah dan Solusi Kemandirian Pangan dan Pembangunan Pertanian
C. Tujuan Penulisan
Berdasarkan Rumusan Masalah yang kami tulis, maka tujuan penulisan ini yakni sebagai berikut :
1. Memberi Pengartian ihwal Kemandirian Pangan dan Pembangunan Pertanian
2. Memberi contoh kasus yang terdapat dalam Kemandirian Pangan dan Pembangunan Pertanian
3. Memberi Solusi dari Masalah Tersebut
D. Manfaat Penulisan
Dengan Makalah ini kami berharap sanggup menawarkan manfaat sebagai berikut :
1. Sebagai materi pertimbangan bagi petani dalam mengusahakan usahataninya
untuk memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara optimal sehingga nantinya
mampu meningkatkan pendapatan.
2. Sebagai informasi dalam pengambilan kebijakan bagi para eksekutif, mengenai
optimalisasi sistem usahatani dalam upaya memaksimalkan
pendapatan usahatani.
BAB. 2 Kemandirian Pangan dan Pembangunan Pertanian
A. Kemandirian Pangan
Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang bisa menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumahtangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang bermacam-macam sesuai dengan keragaman lokal. (Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan).
B. Pembangunanpertanian
Pembangunanpertaniandapatdidefinisikansebagai suatuprosesperuba-hansocial, Implementasinya tidakhanyaditujukanuntuk meningkatkanstatus dankesejahteraanpetanisemata,tetapisekaligus jugadimaksudkanuntuk mengembangkanpotensisumberdayamanusiabaik secaraekonomi,sosial,politik,budaya,lingkungan,maupunmelaluiperbaikan (improvement ), pertumbuhan (growth)danperubahan(change)(Iqbal Dan Sudaryanto,2008).
C. Masalah Pembangunan Pertanian
Upaya mewujudkan pembangunan pertanian tidak terlepas dari banyak sekali macam kasus yang dihadapi.
Pertanian merupakan jantung pertahanan bagi ketahanan pangan Indonesia ketika ini. Selain itu juga, pertanian yakni sektor utama penyedia materi pangan, baik bagi manusiamaupun pakan bagi ternak/hewan dan ikan yang merupakan kepingan dari siklus pertanian itu sendiri. Meninggalkan sektor pertanian dalam pembangunan nasional, terutama dalam ketahanan panganakan membawa bangsa ini kepada krisis. Namun, membangun pertanian Indonesia tanpa komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan akan membawa bangsa ini kepada krisis keadilan juga.
Dari citra krisis ini, terdapat kaitan yang sangat erat antara ketahanan pangan dan pertanian yang tidak sanggup dipisahkan. Tanpa pertanian yang maju, ketahanan pangan tidak akan sukses, dan tanpa ketahanan pangan yang baik, bangsa ini akan mengalami suatu kasus yang sangat serius yaitu kelaparan dan kemiskinan. Tetapi kasus itu sanggup kita selesaikan dengan menjadikan pertanian Indonesia yang menjadi solusi untuk meningkatkan ketahanan pangan di negara kita.
Mendorong pembangunan pertanian yang menjanjikan merupakan salah satu perjuangan untuk mensejahterakan rakyatIndonesia khususnya.Tentu aliran ini yakni sebuah langkah untuk menaggapi permasalahan kemiskinan dan kelaparan di Indonesia. Usaha memajukan pertanian ini akan terus disempurnakan sehingga hingga pada langkah-langkah operasional yang diharapkan pemangku kepentingandalam pemberdayaan pertanian ini.
Mendorong pembangunan pertanian yang menjanjikan merupakan salah satu perjuangan untuk mensejahterakan rakyatIndonesia khususnya.Tentu aliran ini yakni sebuah langkah untuk menaggapi permasalahan kemiskinan dan kelaparan di Indonesia. Usaha memajukan pertanian ini akan terus disempurnakan sehingga hingga pada langkah-langkah operasional yang diharapkan pemangku kepentingandalam pemberdayaan pertanian ini.
Berbagai bentuk krisis pangantelah terjadi selama ini yang merupakan bukti bahwa lemahnyasektor pertanian dalam pemenuhan pangan di Indonesia, sehingga menimbulkan banyak terdapat keluarga petani Indonesia yang ketahanan pangannya rendah yang menimbulkan kemiskinan bahkan menimbulkan penyakit kekurangan gizi pada bawah umur dan penyakit busung lapar. Sehingga solusi terhadap duduk masalah pangan iniakan selalu terkait denganmasalah kemiskinan dan kelaparan. Kesejahteraanpetaniyang relatif rendahsaat iniakan sangat memilih prospek ketahanan pangandi Indonesia ke depannya. Kesejahteraan tersebut diakibatkan oleh banyak sekali faktor yang timbul dan keterbatasan petani, diantaranya yangpalingutama yakni :
a. Sebagian petani miskin sebab memang tidak mempunyai faktor produktif yang mendukung pekerjaan mereka,kecuali tenaga kerjanya
b. Luas lahan pertanian yang sempit dan menerima tekanan untuk terus terkonversi
c. Terbatasnya susukan terhadap pemberian layanan pembiayaandan penyuluhan pertanian
d. Tidak adanya atau terbatasnya susukan terhadap informasi dan teknologi yang lebih memadai untuk mereka terapkan
e. Infrastruktur produksi (air, listrik, jalan, telekomunikasi) yang tidak memadai
f. Struktur pasar yang tidak adil dan eksploitatif jawaban posisi rebut-tawar yang sangat lemah
g. Ketidak-mampuan, kelemahan, atau ketidak-tahuan petaniitusendiri.
Estimasi kebutuhan pangan yang ideal harus disediakan dan dikonsumsi masyarakat untuk mencapai gizi seimbang yang sanggup diproyeksikan dengan pendekatan interpolasi linier untuk mencapai Skor PPH 100 pada tahun 2020.Penetepan angka 2020 ini merupakan kesepakatan yang diambil dan didasarkan atas pertimbangan bahwa sesudah mencapai MDGs (Millenium Development Goals) tahun 2015 (menurunkan kelaparan hingga setengahnya).Adapun Proyeksi Konsumsi dan Penyediaan Pangan di Indonesia dengan mengacu PPH pada tahun 2020 disajikan pada tabel berikut ini.
| No | Kelompok/Jenis Pangan | Konsumsi | Penyediaan |
| 1 | Padi-padian | - | - |
| Beras | 21.728 | 23.901 | |
| Jagung | 307 | 337 | |
| 1.961 | 2.158 | ||
| Subtotal Padi-padian | 23.987 | 26.386 | |
| 2 | Umbi-umbian | - | - |
| Ubi Kayu | 5.242 | 5.767 | |
| Ubi Jalar | 1.233 | 1.357 | |
| Sagu | 222 | 245 | |
| Kentang | 768 | 845 | |
| Umbi Lainnya | 384 | 423 | |
| Subtotal Umbi-umbian | 7.850 | 8.635 | |
| 3 | Pangan Hewani | - | - |
| Ikan | 7.512 | 8.263 | |
| Daging Ruminansia | 671 | 738 | |
| Daging Unggas | 1.103 | 1.214 | |
| Telur | 2.291 | 2.520 | |
| Susu | 658 | 724 | |
| Subtotal Pangan Hewani | 12.212 | 13.433 | |
| 4 | Sayur dan Buah | - | - |
| Sayur | 14.277 | 15.705 | |
| Buah | 5.785 | 6.363 | |
| Subtotal Sayur dan Buah | 20.062 | 22.068 | |
| 5 | Minyak dan Lemak | ||
| Minyak Kelapa | 906 | 996 | |
| Minyak Sawit | 1.233 | 1.356 | |
| Minyak Lain | 42 | 47 | |
| Subtotal Minyak dan Lemak | 2.181 | 2.399 | |
| 6 | Kacang-kacangan | ||
| Kacang Tanah | 223 | 245 | |
| Kacang Kedelai | 2.533 | 2.786 | |
| Kacang Hijau | 227 | - | |
| Kacang lain | - | - | |
| Subtotal Kacang-kacangan | 3.053 | 3.358 | |
| 7 | Gula | - | - |
| Gula Pasir | 2.248 | 2.472 | |
| Gula Merah | 269 | 296 | |
| Sirup | - | - | |
| Subtotal Gula | 2.617 | 2.878 | |
| 8 | Sayur dan Buah | - | - |
| Sayur | 14.277 | 15.705 | |
| Buah | 5.785 | 6.363 | |
| Subtotal Sayur dan Buah | 20.062 | 22.068 | |
| 9 | Lain-Lain | - | - |
| Minuman | 885 | 974 | |
| Bumbu | 419 | 461 | |
| Lainnya | - | - | |
| Subtotal Lain-Lain | 1.308 | 1.439 |
Sumber : Martianto dkk (2006)
Pada tabel di atas terlihat, bahwa sepanjang terdapat konvergensi dari jaminan interpolasi linear ini maka ketahanan pangan nasional tidak akan berkurang. Namun, masalahnya kini yakni masih adanya kekurangan dalam tatanan distribusi, akses, dan konsumsi dari materi pangan tersebut. Pada kenyataannya hal ini sangat sulit untuk diatasi, sehingga mengakibatkan kenaikan harga pangan di pasar sangat pesat dibanding tahun 2007 yang mungkin dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal juga.
Adapun faktor eksternal yakni :
1) adanya kenaikan harga pangan di pasar dunia,
2) menurunnya produksipangan dunia sebab perubahan iklim terutama kasus kekeringan di negara produsen serta menurunnya luas areal panen,
3) imbas kenaikan harga minyak bumi yang mengakibatkan ongkos produksi naik, 4) adanya perubahan iklim global dan konversi komoditas pangan ke materi bakar nabati
5) adanya penguasaan perdagangan biji-bijian oleh beberapa korporasi multinasional, dan
6) masuknya investor di bursa komoditas.
Penyebab faktor internalnya adalah:
1) adanya konversi lahan sawah untuk pemukiman dan industri,
2)luas areal panen hanya mengalami peningkatan yang sangat kecil (sekitar 1,4 % pada tahun 2008),
3) produktivitas relatif tetap,
4) margin yang diterima petani untuk tumbuhan pangan sangat rendah dibandingkan komoditas hortikultura, dan
5) harga komoditas tumbuhan pangan yang relatif rendah.
Pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin pesat juga sanggup mempengaruhi ketahanan pangan suatu negara. Penduduk Indonesia pada tahun 2035 diperkirakan akan bertambah menjadi 2 kali lipat dan jumlahnya sekarang, menjadi ± 400 juta jiwa. Dengan meningkatnya pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, terjadi pula peningkatan konsumsi/kapita untuk banyak sekali pangan. Akibatnya, dalam waktu 35 tahun yang akan tiba Indonesia memerlukan embel-embel ketersediaan pangan yang lebih dari 2 kali jumlah kebutuhan ketika ini.
Penduduk Indonesia 1900 – 2035
| Tahun | Jumlah |
| 1900 1930 1960 1990 2000 2035 | 40 juta 60 juta 95 juta 180 juta 210 juta 400 juta |
Diawal kurun ke 20, selama 30 tahun penduduk Indonesia bertambah 20 juta jiwa, dan diawal kurun 21, selama 30 tahun penduduk Indonesia bertambah hampir 200 juta jiwa. Penduduk Indonesia menjadi 5 kali lipat dalam waktu 100 tahun.Akibat pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dan produksi materi pangan yang menurun di Indonesia, menimbulkan Indonesia harus mengimpor materi pangan dari luar negeri. Contoh konkritnya yakni kedelai yang diimpor pada tahun 1990-1998 hanya berkisar antara 343.000-541.000 ton, meningkat tajam semenjak tahun 1999-20007 menjadi antara 1.133.000-1.343.000 ton.
Dari permasalahan di atas, sanggup kita berikan argumen bahwa pertanian Indonesia masih memerlukan perhatian yang sangat serius dari banyak sekali pihak untuk mensejahterakan petani dan untuk meningkatkan ketahanan pangan di negara ini.Dan tidak lepas dari perhatian pemerintah sebagai penyelenggara peraturan, pembinan dan pengawas terhadap pertanian Indonesia.Masalah-masalah yang dihadapi negara kita inibukanlah yang pertama kali terjadi di dunia ini. Masalah yang kita alami initelah pernah dialami oleh banyak negara lain dan banyak yang sanggup mengatasinya dengan sukses.Seharusnya negara kita mencar ilmu dari pengalaman negara tersebut untuk mengatasi kasus yang ini. Di samping itu juga tugas masyarakat maupun pihak swasta juga sangat dibutuhkan untuk mengatasi kasus ini serta memajukan pertanian Inndonesia yang berkelanjutan.
Agar penbangunan pertanian mempunyai arah yang jelasdan berkesinambungan, negara perlu memutuskan politik pertanianyaitu keputusan sangat fundamental dibidang pertanian pada tingkat negara, yang menjadi arah ke depan, untuk menjadi teladan semua pihak yang terlibat, dengan sasaran membangun kemandirian di bidang pangan.
Memang, informasi ihwal penbangunan pertanian sudah cukup usang dibahas, namun hingga ketika ini belum terlihat langkah-langkah yang kongkret serta efektifuntuk meningkatkan pertanian yang mandiri. Yang terjadi malah Indonesia semakin tergantung dengan impor materi pangan,serta kebijakan-kebijakan yang ditempuh pemerintah justru semakin menekan pertanian Indonesia itu sendiri, menyerupai membebaskan bea masuk untuk impor gandum dan kedelaiyang menguasai pasar Indonesia.Padahal pertanian Indonesia sangat mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan. Untuk itu pemerintah berperan dalam memfasilitasi kondisi yang aman bagi masyarakat dan swasta untuk berkiprah dalam pembangunan pangandalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Selain pemerintah, kita juga perlu menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk menanggulangi kasus ketahanan pangan ini. Dan inimenjadi tanggung jawab semua pihak. Untuk itu perlu dikembangkan suatu komitmen dan kerjasama diantara semua pihak terutama dalam bentuk kerjasama yang erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat (yang antara lain direpresentasikan oleh kalangan LSM dan akademi tinggi).Tugas pemerintah yakni menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan terhadap ketersediaan pangan, kecukupan , perataan pangan, baik dalam jumlah, mutu, aman, bergizi, beragam, serta harga, distribusi, daya beli masyarakat.
Upaya untuk terciptaanyakondisi tersebut, makapemerintahmenetapkan target pembangunan pertanian Indonesia ke depannya, yaitu peningkatan pada produksi dan swasembada yang berkelanjutan, diversifikasi pangan,nilai tambahpada produk pertanian Indonesia, daya saingdengan produk luar, ekspor, serta peningkatan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan dengan visi pertanian Indonesia tahun 2009-2014 yakni menjadikan Pertanian Indonesia menjadi pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor, dan kesejahteraan petani. Oleh sebab itu, perspektif gres yang harus diterapkan yakni perspektif pembangunanpertanianyang berkedaulatan berkeadilan, , dan berkelanjutan yang harus mewarnai pembangunan dan penataan sektor dan bidang-bidang tersebut. Ketiga prinsip tersebut didasarkan pada akar duduk masalah bangsa Indonesia yang masih terperangkap ke dalam ketergantungan dengan pihak absurd baik dalam aliran pembangunan, peraturan perundangan, formulasi dan implementasi kebijakan, aspek-aspek kehidupan sosial, maupun birokrasi.
Prinsip-prinsip pembangunan yang berkedaulatan yakni meliputi hal-hal di bawah ini :
1. Pemikiran pembangunan yang lebih mencerminkan kepada kedaulatan rakyat
2. Peraturan perundang-undangan yang mencerminkan kedaulatan dan pemihakan terhadap kepentingan rakyat banyak
3. Kebijakan ekonomi-politik yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
4. Berdaulat dalam pengalokasian sumber-sumber keuangan untuk kesejahteraan rakyat
5. Rezim devisa yang lebih berdaya guna untuk pengembangan ekonomi yang mensejahterakan rakyat
6. Kedaulatan atas pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
7. Perlindungan dan penguatan terhadap munculnya kelompok-kelompok tani, nelayan, peternak, perkebunan yang berdaulat dalam mengatur dan membuatkan sumberdaya.
Prinsip-prinsip pembangunan yang berkeadilan yakni sebagai berikut :
Ø Pemikiran pembangunan yang lebih menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat
Ø Kesetaraan akses, pemanfaatan, dan kontrol bagi rakyat atas sumber-sumber ekonomi
Ø Kebijakan ekonomi-politik yang lebih berkeadilan bagi rakyat banyak
Ø Keadilan dalam alokasi sumber-sumber keuangan untuk mengoreksi ketimpangan sosial ekonomi
Ø Penegakan aturan untuk menjamin keadilan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber sumber ekonomi bagi rakyat banyak
Adapun prinsip-prinsip berkelanjutan yakni sebagai berikut :
a. Integrasi prinsip-prinsip yang berkelanjutan dalam formulasi kebijakan, rencana, dan kegiatan pembangunan
b. Pemulihan kualitas lingkungan dan stok sumberdaya alam untuk mencegah bahaya terhadap ketidakberlanjutan pembangunan
Perspektif gres pembangunan pertanian ini mengajukan sumberdaya alam domestik untuk dikelola dengan berbasis IPTEK yang tepat guna, memadai, dan mempunyai daya dukung lingkungan. Sehingga perspektif pembangunan pertanian ini membutuhkan tugas negara dan pasar secara proporsional, tepat guna, dan bijak.Dalam kaitan tersebut, terdapat peluang untuk membuat kebijakan fiskal progresif yang membangun infrastruktur pertanian dalam arti luas dan perdesaan yang ditopang oleh kebijakan moneter yang tepat serta pergeseran dari kebijakan sistem perbankan berbasis cabang kepada sistem perbankan yang berbasis unit dimana pengembangan kebutuhan kredit diidentifikasikan menurut stimulus lokal.Dengan perspektif gres tersebut maka diharapkan pengarahan kembali (redirecting) taktik dan kebijakan pembangunan yang diharapkan mencapai bangsa berdikari yang didukung pertanian dan pedesaan yang tangguh untuk meningkatkan ketahanan pangan.Berdasarkan analisis terhadap krisis-krisis bangsa khususnya pangan, maka reorientasi kebijakan dasar yang diharapkan yakni perubahan taktik pembangunan dan penataan ruang berimbang yang berkelanjutan, penanggulangan kemiskinan, reforma agraria, percepatan pembangunan pedesaan.Pengarahan kembali taktik dan kebijakan ini dilakukan menurut isu-isu krisis bangsa yang kini ini terjadi. Perspektif gres pembangunan merupakan kerangka memandang taktik dan kebijakan di bidang ekonomi, pangan, ekologi, dan pertanian.©
Sumber :
Penulis : Karta Jaya H Tambuna
BAB. 3 PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari beberapa beberapa klarifikasi diatas mengenai kasus kemandirian pangan dan pembangunan pertanian kiranya para pembaca sanggup memahami dan mengerti serta ikut berpartisipasi dalam mengatasi kasus tersebut, bukan hanya pemerintah saja yang bekerja. Jika pemerintah menjalankan Fungsinya dan menawarkan kebijakan-kebijakan namaun masyarakat tidak ikut berperan aktif maka akan percuma perjuangan dan kebijakan-kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik.
Dari beberapa beberapa klarifikasi diatas mengenai kasus kemandirian pangan dan pembangunan pertanian kiranya para pembaca sanggup memahami dan mengerti serta ikut berpartisipasi dalam mengatasi kasus tersebut, bukan hanya pemerintah saja yang bekerja. Jika pemerintah menjalankan Fungsinya dan menawarkan kebijakan-kebijakan namaun masyarakat tidak ikut berperan aktif maka akan percuma perjuangan dan kebijakan-kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik.
Selain memberi pemberian pada pemerintah untuk menjalankan segala kebijakan, kita harus mengikuti langkah-langkah yang diambil pemerintah (selama hal tersebut bersifat membangun dan tidak merugikan kita).
Dari uraian di atas, sanggup kita berikan argumen bahwa pertanian Indonesia masih memerlukan perhatian yang sangat serius dari banyak sekali pihak untuk mensejahterakan petani dan untuk meningkatkan ketahanan pangan di negara ini.Dan tidak lepas dari perhatian pemerintah sebagai penyelenggara peraturan, pembinan dan pengawas terhadap pertanian Indonesia.
Masalah-masalah yang dihadapi negara kita ini bukanlah yang pertama kali terjadi di dunia ini. Masalah yang kita alami ini telah pernah dialami oleh banyak negara lain dan banyak yang sanggup mengatasinya dengan sukses. Seharusnya negara kita mencar ilmu dari pengalaman negara tersebut untuk mengatasi kasus yang ini. Di samping itu juga tugas masyarakat maupun pihak swasta juga sangat dibutuhkan untuk mengatasi kasus ini serta memajukan pertanian Inndonesia yang berkelanjutan.
B. Saran
Agar penbangunan pertanian mempunyai arah yang jelasdan berkesinambungan, negara perlu memutuskan politik atau menganmbil sebuah kebijakan (Keputusan) pertanian yaitu keputusan sangat fundamental dibidang pertanian pada tingkat negara, yang menjadi arah ke depan, untuk menjadi teladan semua pihak yang terlibat, dengan sasaran membangun kemandirian di bidang pangan.
Pemerintah harus menargetkan peningkatan pada produksi dan swasembada yang berkelanjutan, berdaya saing dengan produk luar, ekspor, serta peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan.Sehingga, petani Indonesia menjadi petani Industrial yang unggul dan sejahtera.
DAFTAR PUSTAKA
(Iqbal Dan Sudaryanto,2008).
Sumber : Martianto dkk (2006)
Sumber :
Penulis : Karta Jaya H Tambuna
Penulis : Karta Jaya H Tambuna